Kinerja Ekonomi Bali Pasca Letusan Gunung Agung Tidak Terganggu

22-01-2018 / KOMISI XI
Suasana Rapat Tim Kunspek Komisi XI DPR RI dengan  OJK Provinsi Bali dan Sektor Perbankan di Bali/Foto:Eko/Iw

 

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Soepriyatno menilai kinerja ekonomi di wilayah yang terdampak langsung erupsi Gunung Agung di Bali bisa ditangani, dan sampai saat ini sudah tidak ada masalah. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Tim Komisi XI saat melakukan kunjungan kerja spesifik meninjau dampak perekonomian di Bali, khususnya ke wilayah yang terdampak langsung bencana erupsi Gunung Agung.

 

"Secara ekonomi, di sektor perbankan tidak ada kredit macet secara berlebihan, mungkin ada satu, dua, dan itu saya kira wajar. Dan itu bisa diselesaikan secara perbankan," ujar Soepriyatno usai rapat  dengan Otoritas Jasa Keuanga (OJK) Provinsi Bali dan sektor perbankan di Bali, Jumat (19/01).

 

Terdapat 8 Kecamatan di Kabupaten Karangasem yang terkena dampak langsung dari bencana erupsi Gunung Agung yaitu Kecamatan Abang, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Kubu, Kecamatan Manggis, Kecamatan Rendang, Kecamatan Sidemen dan Kecamatan Selat. Namun secara ekonomi, sampai saat ini bisa ditangani dengan baik, "Dampaknya juga tidak terlalu besar karena pemerintah juga tanggap membantu khususnya pemerintah daerah," ungkapnya.

 

Sesuai laporan bank umum dan BPR yang disampaikan pada 18 Desember 2017, data debitur dan kreditur yang terdampak erupsi Gunung Agung berasal dari 11 bank umum dan 36 BPR. Jumlah debitur dari 11 bank umum yang terkena dampak langsung erupsi Gunung Agung sebanyak 19.430 debitur dengan total baki debet Rp 1,09 triliun.

 

Sedangkan, jumlah debitur dari 36 BPR yang terkena dampak langsung erupsi Gunung Agung sebanyak 1.128 debitur dengan total baki debet Rp 148,9 miliar. Dari total kredit di Provinsi Bali, eksposur kredit yang terkena dampak erupsi Gunung Agung adalah sebesar 1,53 persen. (eko/sc)

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...